Alamp Aksi menyebutkan, modus indikasi penyalahgunaan CSR yang bahkan bermuara kepada indikasi korupsi, bisa saja disebabkan karena keterbatasan akses dan informasi masyarakat. Sehingga adanya pihak ketiga yang punya akses memanfaatkan hal itu untuk meraup pundi-pundi. “Katakan saja program pembangunan infrakstruktur tertentu, potensi terjadinya grativikasi atau suap bahkan pemangkasan anggaran (fee) untuk kegiatan yang bersumber dari CSR BUMN di Aceh itu sangat terbuka lebar. Belum lagi peluang penggunaan anggaran untuk kepentingan politik, CSR yang seharusnya dapat membangun citra perusahaan BUMN justru membangun citra pribadi oknum, ini sangat disayangkan jika terjadi,” ujarnya.
Mahmud melanjutkan, alokasi anggaran CSR untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi elit tertentu juga terbuka lebar melalui sektor ekonomi. “Anggaran besar tersebut karena terlalu minim audit dan pengawasannya bisa saja digunakan oleh oknum pejabat tertentu untuk membuka atau memodali bisnis pribadinya, bahkan yang lebih memilukan jika ada bisnis oknum pejabat yang dimulai dengan menggunakan dana CSR mengatasnamakan masyarakat padahal masyarakat hanya mendapatkan serpihan kecil dari dana itu. Lebih mengerikan jika sudah bisnisnya dimulai dengan CSR, mengembangkan dengan CSR, produk dari bisnis tersebut juga dibeli dengan uang CSR. Hal-hal seperti itu sah-sah saja terjadi, karena lembaga penegakan hukum masih belum serius untuk mengusut penggunaan CSR BUMN yang ada di Aceh selama ini,”jelasnya.
Dia juga mengatakan, anggaran CSR BUMN ini merupakan hak rakyat jangan sampai dimonopoli dan digunakan hanya untuk kepentingan oknum tertentu. Bahkan, peluang terjadinya praktek suap hingga gratifikasi sangatlah besar, padahal Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang berbunyi setiap gratifikasi pada penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. “Maka, kami minta kepada semua BUMN yang ada di Aceh mempublikasi penggunaan CSR perusahaannya kemana-mana saja dan untuk apa saja, jangan sampai anggaran yang milyaran rupiah justru penggunaannya tak jelas dan masyarakat hanya dapat serpihan fotonya saja,”terangnya.
Tinggalkan Balasan