INTIMES.co.id | Lhokseumawe — Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Lhokseumawe, Zulkaidi, secara terbuka mengecam praktik pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kota Lhokseumawe. Dalam pernyataannya, Zulkaidi menegaskan bahwa isu ini telah disampaikan kepada pihak eksekutif untuk segera diinvestigasi dan ditindaklanjuti.
“Masalah pungli ini sudah menjadi perhatian kami, dan kami telah meminta pihak eksekutif untuk segera mengambil langkah konkret,” ujar Zulkaidi saat dihubungi INTIMES.co.id pada Rabu, 29 September 2024.
Zulkaidi juga menyatakan dukungannya terhadap pemberitaan mengenai praktik pungli yang melibatkan oknum di Dinas Pendidikan Lhokseumawe, dan berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan. “Kami berharap agar tidak ada lagi praktik pungli di kota kita. Ini adalah masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan tuntas,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul setelah warga sekolah dan pelaku pendidikan di Lhokseumawe mengirimkan surat terbuka kepada Penjabat Walikota Lhokseumawe, A. Hanan, mengungkapkan kekhawatiran mengenai pungli yang diduga melibatkan dana BOS. Surat tersebut menyoroti bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan diduga dipotong oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan.
Modus pengutipan mencakup pemaksaan sekolah-sekolah untuk menandatangani surat Rencana Penarikan Dana (RPD) dan meminta uang pada saat penandatanganan. Selain itu, ada dugaan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat, termasuk perpanjangan masa jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam surat terbuka, pengirim meminta agar Pj. Walikota memeriksa langsung kondisi di lapangan dan menindaklanjuti masalah ini dengan melibatkan ketua MKKS SMP dan K3S. Mereka berharap tindakan tegas diambil sebelum kepemimpinan A. Hanan berakhir, agar kualitas pendidikan di Lhokseumawe tidak terus-menerus terpuruk akibat praktik yang merugikan tersebut.
