INTIMES.co.id | Lhokseumawe – Warga sekolah dan pelaku pendidikan di Lhokseumawe mengirimkan surat terbuka kepada Penjabat Walikota Lhokseumawe, A. Hanan, menyoroti masalah serius terkait praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). masuk ke redaksi intimes.co.id, Minggu, 25/08/2024.
Surat tersebut menjadi panggilan mendesak untuk tindakan cepat guna menangani masalah pengelolaan dana BOS yang dianggap telah merusak kualitas pendidikan di kota tersebut.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Pj. Walikota, para pengirim menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai pungli yang melibatkan oknum-oknum di Dinas Pendidikan. Mereka mengungkapkan bahwa kepemimpinan A. Hanan akan segera berakhir dan menyarankan agar masalah ini ditangani sebelum kepemimpinan baru dilantik.
“Sejak Penjabat Walikota sebelumnya, praktik pungli ini telah berlangsung, dan tragisnya pelaku masih orang yang sama,” bunyi surat tersebut. Para pengirim mengklaim bahwa dana BOS, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, telah dipotong oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan, termasuk. Pengutipan dilakukan per sekolah.
Poin-poin penting yang diangkat dalam surat terbuka meliputi:
1. Pengutipan Dana BOSP: Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dipotong oleh oknum di Dinas Pendidikan, merugikan sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP, dan PAUD.
2. Modus Penarikan Dana: Pengutipan dilakukan dengan memaksa sekolah-sekolah untuk menandatangani surat Rencana Penarikan Dana (RPD), dan uang diminta saat penandatanganan.
3. Penggunaan Dana: Ada dugaan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat, termasuk perpanjangan masa jabatan sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan.
4. Permintaan Bantuan: Pengirim surat meminta agar Pj. Walikota memeriksa langsung kondisi di lapangan dengan memanggil ketua MKKS SMP dan K3S untuk menindaklanjuti masalah ini.
Surat terbuka ini diakhiri dengan harapan agar Pj. Walikota dapat mengambil tindakan yang adil untuk menghentikan praktik pungli dan memperbaiki kondisi pendidikan di Lhokseumawe. Mereka berharap agar tindakan tegas diambil sebelum kepemimpinan A. Hanan berakhir, agar pendidikan di Lhokseumawe tidak terus-menerus terpuruk akibat praktik yang merugikan tersebut.
“Kami berharap Bapak dapat membantu kami agar tidak terus ketakutan dan terpaksa harus memberikan sebagian dana. Tolong bantu kami, Pak,” demikian penutup surat terbuka tersebut.
Surat ini mencerminkan keprihatinan mendalam dari pelaku pendidikan di Lhokseumawe dan menjadi panggilan mendesak untuk pihak berwenang agar segera bertindak untuk menyelesaikan masalah pungli yang merugikan dunia pendidikan.
