INTIMES.co.id | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Sahroni mengapresiasi sikap jujur dari Jokowi.
“Saya mengapresiasi kejujuran presiden dalam mengungkapkan hal ini, di mana presiden dan para menteri, boleh berpihak dalam perhelatan Pemilu 2024 ini. Sudah clear berarti ya,” kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
“Baguslah, karena selama ini publik telah dibuat bingung oleh sikap presiden dan para menteri. Di satu sisi presiden mengatakan akan netral, nggak cawe-cawe, namun di sisi yang lain kita bisa dipungkiri, beliau memperlihatkan kecenderungan keberpihakan,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bendum Partai NasDem ini menilai dengan kejujuran itu, publik tidak kebingungan lagi apabila terdapat pejabat negara itu berkampanye. Meskipun, kata dia, terlepas dari etik atau tidak sikap tersebut.
“Sekali lagi ketegasan presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas, masyarakat tidak bingung lagi. Tapi soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas. Silakan saja rakyat yang menentukan sikap. Yang pasti memang jangan sampai ada pejabat ngomongnya A, tapi bertindak Z. Makanya dengan adanya ketegasan ini, sudah bagus,” ungkapnya.
Namun, Sahroni mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi. Dia menyebut meski presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
“Saya juga sepakat fasilitas negara tidak boleh dipakai oleh pejabat negara untuk berkampanye. Walaupun dalam praktiknya, ketika bergerak, agak sulit juga kalau (presiden) tidak memakai fasilitas negara. Karena beliau kan presiden, sudah pasti ada fasilitas negara yang menempel pada beliau,” tuturnya.
“Tapi ya sudah. Negara ini perlu keterbukaan dan transparansi, jadi kita lihat saja,” imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.
