INTIMES.co.id | BANDA ACEH – Aceh Resource & Development (ARD) menggelar diskusi publik mengangkat tema “Pro Kontra Izin Tambang Emas di Beutong Ateuh”, yang digelar di Aula AJI Banda Aceh, Senin (12/6).
Adapun yang menjadi pembicara pada kegiatan ini adalah Ketua GBAB/tokoh masyarakat Beutong Ateuh, Zakaria, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara ESDM Aceh Khairil Basyar, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Saifullah Abdulgani, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, dan Adi Warsidi sebagai moderator.
Tokoh masyarakat Beutong, Zakaria, mengatakan bahwa pihaknya tetap konsisten menolak kehadiran tambang emas di kawasan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimanapun kami tetap konsisten menolak tambang emas ini,” ujar Zakari.
Zakari menyebutkan, alasan pihaknya menolak tambang adalah untuk menjaga Beutong Ateuh agar tak tidak tinggal nama dan juga karena Beoutong Ateuh mempunyai historis panjang.
“Sejarah seperti penangkapakan Cut Nyak Dhien, tragedi pembantaian, belum lagi objek dari sejumlah kepentingan,” jelas dia.
Kepala Bidang (Kabid) Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Saifullah Abdulgani, menjelaskan bahwa izin tambang emas di Beutong Ateuh sudah dicabut, namun ada upaya untuk meninjau kembali atau PK.
“Hasil (putusan) MK (Mahkamah Konstitusi) sudah inkrah dan memenangkan gugatan warga. Izin PT EMM sudah dibekukan,” ujar Saifullah.
Saifullah mengatakan, tahapan perizinan berupa izin eksplorasi adalah izin yang diberikan hanya untuk penjajakan awal.
“Itu izin ekplorasi yakni izin untuk penjajakan awal,” jelas dia.
Disisi lain, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menuturkan bahwa adanya tumpeng tindih kepemilikan saham disana. Akan tetapi masyarakat setempat punya hak menerima atau menolak tambang tersebut.
“Pemerintah juga punya kewenangan, tapi wargalah yang paling berhak untuk ruang hidup dan berkehidupan,” ucap Shalihin.
Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara ESDM Aceh, Khairil Basyar menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memastikan izin tambang emas itu sudah dicabut atau belum.
“Terkait dengan izin PT EMM, mereka masih menyampaikan laporan, apakah izinnya sudah dicabut atau belum, masih perlu didalami,” ujar Khairil.
Adapun rekomendasi dari hasil diskusi tersebut adalah Pemerintah Aceh harus serius mempertahankan kewenangan Aceh terkait pertambangan dan lainnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh.
Kemudian perlu adanya role model skema investasi yang disepakati bersama-sama pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya agar pertambangan tidak selalu dianggap sebagai kutukan dan tidak berguna bagi masyarakat.
Pemerintah Aceh perlu memantapkan rencana tata ruang Aceh dengan memperhatikan wilayah-wilayah bernilai sejarah, budaya dan kelola rakyat, untuk menjamin kedaulatan rakyat atas wilayahnya tempat tinggalnya.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh tidak hanya terfokus pada investasi pertambangan, tetapi juga mencari peluang investasi di sektor lainnya.[]
