Kekerasan Meningkat, Lindungi Perempuan di Era Digital

Selain memimpin delegasi, dalam forum yang mengusung tema ”Inovasi dan Perubahan Teknologi, dan Pendidikan di Era Digital untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan bagi Seluruh Perempuan dan Anak Perempuan” Menteri PPPA juga tampil mewakili negara-negara ASEAN menyusul Keketuaan Indonesia di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Karena itu, sejumlah organisasi perempuan di Indonesia berharap kehadiran Indonesia dalam forum CSW akan mendorong perubahan lahirnya rekomendasi dari negara-negara yang melindungi perempuan-perempuan di era digital saat ini.

”Karenanya, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini penting untuk mendorong koordinasi lintaspemerintahan ASEAN dalam penanganan kasus-kasus kekerasan siber berbasis jender lintas negara,” ujar Andy Yentriyani, Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jumat (10/3/2023).

Koordinasi tersebut penting agar negara-negara di ASEAN saling belajar mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan siber berbasis jender yang lebih baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Upaya memastikan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak perempuan untuk turut serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu isu genting di era digital. Seiring perkembang teknologi digital, kasus kekerasan siber berbasis jender pun terus meningkat.

Bahkan, pada tahun 2022, Komnas Perempuan menerima pengaduan 1.697 kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis elektronik atau hampir ada lima kasus yang diadukan setiap harinya. ”Kasus kekerasan siber berbasis jender juga tak jarang kasusnya adalah lintas tapal batas negara. Hal ini semakin menyulitkan penanganannya,” kata Andy.

Karena itu, Koordinator Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) Rita Serena Kalibonso berharap Sidang CSW 67 tahun 2023 dapat mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi agar kebijakan dan legislasi negara-negara dalam perubahan teknologi dan era digital yang berpihak kepada perempuan.

”Yakni, kebijakan yang lebih melindungi dan mengatasi dampaknya terhadap hak asasi manusia para pekerja perempuan yang terpinggirkan dan kekerasan berbasis jender, terutama di Indonesia dan negara ASEAN,” ujar Rita yang beberapa kali hadir langsung dalam forum CSW.

Selain itu, negara hendaknya memberi perhatian mengenai akses terhadap tehnologi bagi kelompok perempuan disabilitas, perempuan lansia, perempuan di komunitas minoritas di perdesaan, dan masyarakat terpencil serta orang asli/masyarakat adat.

Forum CSW 67 juga diharapkan mendorong negara-negara melibatkan secara bermakna (meaningful participation) para perempuan pada semua proses pembangunan sains dan teknologi di tiap negara, mulai dari tahap perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan, termasuk menyiapkan perlindungan terhadap risiko.

Hal itu penting karena target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak tercapai, sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal PBB dalam Pembukaan CSW 67 dan menyerukan semua untuk berdiri bersama perempuan dan anak di mana pun.

Siti Mazuma, Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan, menegaskan inovasi dan perubahan teknologi, serta pendidikan di era digital saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan.

Perempuan menghadapi berbagai kerentanan, terutama rentan menjadi korban kekerasan berbasis jender di wilayah daring. ”Kasus kekerasan berbasis jender daring meningkat dari tahun ke tahun dan perempuan yang selalu banyak yang jadi korban,” katanya.

Karena itu, negara harus memastikan akses layanan digital yang aman bagi perempuan agar pemberdayaan bagi seluruh perempuan dapat terwujut dengan pemanfaatan teknologi dan kemampuan untuk dapat mengaksesnya.

Perkuat kerja sama

Saat menyampaikan Sesi Pernyataan Umum (General Statement), Menteri PPPA menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN dalam melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, Agenda 2030 dan SDGs, Visi Komunitas ASEAN 2025, serta instrumen internasional lainnya.

Forum CSW sangat penting karena memberi kesempatan bagi negara-negara untuk berbagi kemajuan dan tantangan dalam mencapai kesetaraan jender, dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan, terutama dalam era digital saat ini.

Selama 55 tahun terakhir, ASEAN telah mencapai kemajuan dan pencapaian yang luar biasa. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala, seperti dampak Covid-19 yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dampak yang paling tinggi, yaitu hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Dampak lainnya juga terlihat di berbagai bidang, seperti pendidikan, mata pencarian ekonomi, serta perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya.

Karena itulah, Bintang Darmawati menegaskan, ASEAN terus memperkuat kerja sama yang erat untuk meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di era digital.

Kerja sama tersebut direalisasikan melalui beberapa pertemuan, seperti KTT ASEAN Women Leaders′ yang pertama pada KTT ASEAN ke-37 pada tahun 2020, lalu. Pada tahun 2022, ASEAN Women Leaders’ Summit yang kedua digelar.

Menurut Bintang Darmawati, ASEAN memberi perhatian serius pada transformasi teknologi digital untuk meningkatkan akses dan memperkuat partisipasi dalam pendidikan bermutu, termasuk perempuan dan anak perempuan. Bahkan, mendorong kepemimpinan perempuan dalam teknologi dan inovasi, terutama dalam rantai nilai digital, inklusi digital, dan literasi digital.

”Kami juga fokus pada peningkatan inklusi keuangan perempuan, peningkatan keterampilan, dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam sains, teknologi, engineering, dan matematika,” ucap Bintang Darmawati.

Selama mengikuti acara CSW 67, Menteri PPPA juga berpartisipasi dalam beberapa rangkaian kegiatan dan tampil sebagai pembicara. Misalnya, pada Rabu (8/3/2023) Bintang Darwamati menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Conference on ”Women in Islam: Understanding the Rights and Identity of Women in the Islamic World”.

Menteri PPPA juga melakukan pertemuan bilateral dengan Singapura bersama Sun Xueling, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura. Hal ini sebagai tindak lanjut Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian, terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan keluarga antara Kementerian PPPA dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) Republik Singapura pada November 2022.

Menteri PPPA juga berbicara dalam Acara Side Event Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di tengah rangkaian CSW 67. Ia menyerukan agar semua pihak menyatukan kekuatan dalam upaya menutup kesenjangan jender di ranah digital dan memberikan solusi digital yang inklusif yang dapat diakses oleh perempuan.

Komitmen untuk membuka akses bagi semua perempuan dan anak perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas dan perempuan di pedesaan, harus terus diperkuat agar mereka tidak lagi tertinggal hari ini, esok, dan seterusnya

Sumber : Kompas.com