Jakarta – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 meninggalkan sorotan tajam dari Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Dalam konferensi pers yang digelar di DPD Golkar Jakarta, Minggu (8/12), Koordinator Tim RIDO, Ramdan Alamsyah, menyebut bahwa “pemenang” sebenarnya dalam Pilgub kali ini adalah golongan putih (golput).
Berdasarkan data, tingkat golput mencapai angka mengejutkan, yaitu 42,48% atau setara dengan 3.489.614 orang, lebih besar dibandingkan jumlah suara yang diraih pasangan calon (paslon) manapun. Menurut Ramdan, ini menunjukkan kegagalan penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Paslon 01 menang? Tidak. Paslon 02 menang? Tidak. Paslon 03 menang? Tidak. Yang menang adalah golput. Ini fakta, bukan hanya kata-kata,” ujar Ramdan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik terhadap Penyelenggara Pemilu
Ramdan menuding adanya pembiaran terhadap distribusi undangan pencoblosan (formulir C pemberitahuan-KWK), sehingga sekitar 802.147 warga tidak mendapatkan haknya untuk memilih. Dia mempertanyakan efektivitas anggaran hampir Rp1 triliun yang diberikan kepada KPUD DKI Jakarta.
Tak hanya KPU, Bawaslu juga menjadi sasaran kritik. Tim RIDO menilai banyak laporan dugaan kecurangan yang tidak ditindaklanjuti, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. “Andai pengawasan berjalan baik, tingkat partisipasi masyarakat pasti lebih tinggi,” tambah Ramdan.
Golput, Fenomena Serius dalam Demokrasi
Tingginya angka golput menjadi refleksi atas kondisi politik dan sistem pemilu yang dinilai belum mampu menarik kepercayaan publik. Ramdan menyebut, meskipun paslon tertentu berhasil meraih suara terbanyak, angka golput tetap mendominasi. “Hari ini, KPU menyalahkan masyarakat. Tapi siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?” tegasnya.
Tim RIDO sebelumnya juga memutuskan walk out dari proses rekapitulasi suara sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap proses yang berlangsung.
Ajakan untuk Evaluasi
Dengan situasi ini, Tim RIDO meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu agar pemilu mendatang dapat lebih menjamin partisipasi dan keadilan bagi seluruh rakyat.
