DPD RI M Nuh Dorong OJK Sumut Tindak Tegas Pegadaian Ilegal

- Reporter

Senin, 6 Januari 2025 - 22:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPD RI M Nuh Dorong OJK Sumut Tindak Tegas Pegadaian Ilegal. Foto: Ist

i

DPD RI M Nuh Dorong OJK Sumut Tindak Tegas Pegadaian Ilegal. Foto: Ist

MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara untuk menyoroti persoalan pegadaian ilegal yang semakin meresahkan masyarakat, Senin (6/1).

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keluhan masyarakat terkait praktik pegadaian ilegal yang dinilai merugikan dan melanggar aturan.

Pegadaian ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi ini diketahui sering menerapkan suku bunga tinggi, kurang transparan, hingga menggunakan ancaman dalam proses penagihan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi tersebut dinilai memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang sudah rentan.

“Pegadaian ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga melanggar hukum. Kami meminta OJK mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik-praktik ini dan melindungi masyarakat,” ujar M. Nuh.

Menanggapi hal ini, Khoirul Muttaqien sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga yang berizin, bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak pelaku pegadaian ilegal, serta mempromosikan lembaga pegadaian resmi yang terdaftar di OJK.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

DPD RI menyatakan dukungannya terhadap upaya yang telah dilakukan OJK dan mendorong percepatan langkah-langkah tersebut.

Mereka juga mengusulkan agar sosialisasi bahaya pegadaian ilegal diperluas, khususnya di pedesaan, agar masyarakat lebih memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan maksimal dari praktik-praktik keuangan yang tidak sah,” tegas anggota DPD RI ini.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan OJK demi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan inklusif di Sumatera Utara.[]

Follow WhatsApp Channel intimes.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IKAFEBUSU Gelar Silaturahim dan Rapat Kerja 2025
FKPPI Gelar Peringatan Isra’ Mi’raj di Masjid Nurul Huda, Santuni Anak Yatim
Majelis Zikir Arafah Sumut Gelar Safari Subuh di Kota Binjai
DD Waspada-Penerus Kebaikan Jalin MoU, Perkuat Penghimpunan ZISWAF di Sumut
Soal Kehalalan Program MBG di Taput, Ini kata Anggota DPD M Nuh
DD Waspada Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Medan Selayang
Anggota FOZ Sumut Serahkan Laporan Kinerja ke Kemenag Sumut
Penerima Manfaat Program Menjahit Harapan Dhuafa Mulai Jalankan Usaha Jahit

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 22:13 WIB

IKAFEBUSU Gelar Silaturahim dan Rapat Kerja 2025

Kamis, 6 Februari 2025 - 22:11 WIB

FKPPI Gelar Peringatan Isra’ Mi’raj di Masjid Nurul Huda, Santuni Anak Yatim

Minggu, 2 Februari 2025 - 15:48 WIB

Majelis Zikir Arafah Sumut Gelar Safari Subuh di Kota Binjai

Kamis, 30 Januari 2025 - 22:01 WIB

DD Waspada-Penerus Kebaikan Jalin MoU, Perkuat Penghimpunan ZISWAF di Sumut

Kamis, 30 Januari 2025 - 14:31 WIB

Soal Kehalalan Program MBG di Taput, Ini kata Anggota DPD M Nuh

Berita Terbaru

Daerah

FOZ Sumut Bahas Sinergi Layanan Ambulance dengan Dinkes

Selasa, 6 Mei 2025 - 22:22 WIB

Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Masyarakat Aceh Barat Daya (Ikamabdya) di Banda Aceh. Foto: Ist

Daerah

Zalsufran Kembali Pimpin Ikamabdya Periode 2025-2030

Sabtu, 3 Mei 2025 - 13:16 WIB