MEDAN – Anggota DPD RI, KH Muhammad Nuh, mengadakan diskusi publik bertema “PPN 12%, Antara Keadilan dan Ketimpangan” di Aula Kantor DPD RI Sumatera Utara, Jalan Gajah Mada, Medan, Sabtu (4/1).
Diskusi ini diadakan sebagai bentuk tanggapan atas keresahan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Muhammad Nuh menegaskan pentingnya masyarakat memahami kebijakan ini secara objektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah,” katanya dalam pemaparannya.
Ia juga menceritakan pengalaman saat baru menjabat sebagai anggota DPD RI pada 2019.
Seorang kyai di Jawa Barat pernah berpesan kepadanya untuk menjaga integritas dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat.
Pesan itu, menurutnya, menjadi pegangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Lebih lanjut, Muhammad Nuh mengingatkan bahwa opini masyarakat sangat penting dalam memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai hasil dari kritik publik yang masif.
“Dengan diskusi seperti ini, semoga kita bisa terus melakukan kontrol yang konstruktif, agar visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” tambahnya.
Ustad H. Hidayatullah, SE, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi pascapandemi.
Menurutnya, ekonomi Indonesia sedang dalam masa sulit, namun pemerintah justru mengajukan kenaikan PPN yang mulai diberlakukan pada Januari 2025.
“Rakyat memang kuat menghadapi kebijakan seperti ini, tetapi pemerintah juga tahu cara meredam potensi perlawanan, termasuk dari mahasiswa yang aktif menyuarakan kritik,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa sistem ekonomi kapitalis membuat defisit tetap terjadi meski pajak tidak dinaikkan.
Dr. Rita Handayani, salah satu pemateri lainnya, menjelaskan dampak positif dan negatif dari kenaikan PPN ini.
Ia menekankan bahwa kenaikan pajak cenderung menekan daya beli masyarakat.
Diskusi ini pun berjalan dengan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari MUI Kota Medan, Persis Sumut, Matlaul Anwar Sumut, Al Itidhaiyah, Muhammadiyah, PUI, KAHMI, Syarikat Islam, SANS, hingga kelompok tani dan nelayan. Turut hadir pula presiden mahasiswa dari UINSU dan Unimed.
Para peserta berharap diskusi ini dapat memperluas wawasan dan menjadi sarana untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.[]
