Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. “Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab,” kata Irwan.
Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. “Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan,” kata dia.
Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. “Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki,” ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. “Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab,” kata Irwan. “PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes.”
Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. “Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol,” ujar Irwan.
Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
