INTIMES.co.id | Jakarta – Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan melakukan reshuffle kabinet, termasuk penggantian Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).
Nezar Patria akan digantikan oleh Angga Raka Prabowo, politikus Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengkonfirmasi perubahan ini melalui pesan singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Budi Arie, penunjukan Angga Raka Prabowo bertujuan untuk menangani beberapa tugas penting di Kemenkominfo, termasuk penyelesaian aturan turunan dan kelembagaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, percepatan pemberantasan judi online, perbaikan arsitektur data nasional, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pelayanan publik.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa pelantikan sejumlah menteri dan kepala badan akan dilaksanakan hari ini pukul 09.30 WIB di Istana Negara.
Beberapa posisi yang akan dilantik termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi, serta beberapa kepala badan seperti Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Ari menjelaskan bahwa reshuffle ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. Berdasarkan informasi yang beredar, selain Angga Raka Prabowo, sejumlah menteri dari PDIP juga akan mengalami pergantian, termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yang akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia, sementara posisi Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dari Partai Nasdem yang sebelumnya dikabarkan akan terkena reshuffle, dipastikan tetap menjabat.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan publik.
